ARTIKEL
HAM TERORIS DAN KORUPTOR
Dosen Pengampu : Walfarianto, S.Pd.,M.Si.
Disusun oleh:
Dwi Yuli Setiasih 11144600110
Bambang Hendarso Danuri, hak asasi manusia, koruptor, teroris
Dalam Hak Asasi Manusia di 28 September 2010 pada 3:29 am
Isu teroris kembali menghangat akhir-akhir ini. Pemicunya tak lain kasus penyerangan sekelompok bersenjata terhadap Mapolsek. Dugaan sementara, penyerang ini adalah bagian dari kelompok teroris yang melakukan aksi balas dendam karena tertangkapnya teman mereka oleh Densus 88.
Teroris telah menjadi sebuah keyword yang mampu meningkatkan trafik melebihi teknik manapun. Frase teroris jauh melampaui korupsi maupun koruptor. Padahal efeknya sama dahsyatnya, menimbulkan korban yang banyak dan tak berdosa. Tapi kenapa hanya para teroris itu yang mendapat porsi lebih?
Kepolisian dibawah kepemimpinan Jenderal Bambang Hendarso Danuri sangat tahu persis seluk beluk teroris. Saking hebatnya, setiap kasus teroris tak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap siapa dalang serta kroninya. Database semua kelompok maupun individu tercatat rapi, pada saat muncul sebuah kasus, tinggal buka arsip jadi deh pelaku serta motifnya.
Asas praduga tak bersalah tidak layak bagi para teroris berbeda jika pelakunya adalah koruptor kelas kakap. Berbagai macam dalih maupun alibi dimana pada akhirnya berbuah keringanan hukuman. Sekali lagi, nasib para “teroris” memang lagi apes. Tak ada namanya hak asasi apalagi ruang pembelaan yang berimbang. Palu sudah diketuk, keputusan harus diterima walaupun pahit.
Kita tentu berharap ada keseimbangan dalam melihat kasus teroris dengan korupsi. Kedua-duanya memiliki efek yang sangat luar biasa. Teroris merampas hak hidup orang lain, koruptor pun demikian. Perbedaan yang paling menonjol adalah teroris banyak yang ditembak mati tetapi koruptor masih harus puas dengan predikat yang disandangnya.
Opini Saya :
Menurut pendapat saya, itu dikembalikan kepada pemerintah sendiri, yang bagaimana negara ini negara hukum yang semua warga negara Indonesia wajib mendapat keadilan walaupun itu seorang teroris. Karena Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, Indonesia merupakan negara yang sangat menghargai hak asasi manusia (HAM). Seharusnya para pelaku koruptor juga harus diperlakukan sama, tidak hanya teroris yang mendapat porsi lebih.
Apabila polisi di setiap kasus teroris tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap siapa dalang serta kroninya, mengapa polisi tidak mampu mengusut tuntas kasus korupsi? Memang benar sebagaimana diungkapkan bahwa sepanjang perut masih di depan dan kantong masih mnghadap ke atas maka susah berharap banyak. Para koruptor selalu mengandalkan uang mereka untuk membungkam tindak kejahatannya. Teroris dan koruptor seharusnya diadili secara berimbang, karena efek yang ditimbulkan sama dahsyatnya, sama-sama merampas hak hidup orang banyak.
Pemerintah di negeri ini, harus lebih serius dalam menangani kasus HAM, pemerintah harus membuat aturan-aturan yang lebih baik. Juga kejelasan pelaksanaan aturan itu, karena disamping persoalan HAM antara koruptor dan teroris, indonesia masih ada setumpuk PR tentang penegakkan HAM yang belum tuntas. Di antara PR itu adalah masalah kekerasan,penangkapan yang salah tangkap,kasus penghilangan warga negara secara paksa,dansebagainya.Penuntasan berbagai bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah.
Menurut saya agar kasus pelanggaran HAM dapat diusut tuntas, komnas HAM seharusnya mendesak agar pemerintah secara berkala menginformasikan kepada publik mengenai status perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang tidak adanya kemungkinan untuk menutupi keterlibatan aparatur pemerintah serta menjamin tidak adanya praktik-praktik kecurangan bagi mereka yang terlibat. Langkah ini juga menjadi penting dalam rangka terus membangun suatu kepercayaan publik terhadap kesungguhan pemerintah untuk melindungi, menegakkan, memajukan dan memenuhi hak asasi manusia.Tapi, yang jelas penegakan HAM tidak akan terlaksana tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat kepada pemerintah, dan juga keseriusan pemerintah dalam menegakan HAM, karena itumerupakan hak dasar setiap orang.
Dwi Yuli Setiasih 